KAITAN ANTARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDONESIA, BAIK PEMBANGUNAN NASIONAL MAUPUN SEKTORAL

KAITAN ANTARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDONESIA, BAIK PEMBANGUNAN NASIONAL MAUPUN PEMBANGUNAN SEKTORAL (DAERAH) DENGAN KEBIJAKAN HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA

Krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha-usaha ekonomi kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri dengan bantuan luar negeri. Celakanya lagi hutang luar negeri/ bantuan luar negeri dari negara-negara donor, dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tingkat kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo, mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.

Pada dasawarsa 1990-an, jumlah hutang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 di antara negara dunia ketiga, setelah Meksiko, Brazil, India dan Argentina.  Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio stock hutang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara yang selama ini terkenal sebagai pengutang terbesar, seperti Meksiko, Brazil dan Argentina.

Persoalan hutang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional.

Hutang Luar Negeri Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Masalah hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan (deficit budged) telah menjadi perdebatan klasik, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Dalam pemikiran Rostow, posisi hutang luar negeri dianggap sebagai the missing link dalam mata rantai pembangunan ekonomi. Dalam dunia praktis, hutang luar negeri merupakan vicious cyrcle dalam pembangunan, khususnya negara-negara berkembang. Tercatat beberapa kali dunia mengalami debt crisis yang hebat, misalnya tahun 1930-an, 1980-an, 1980-an dan 1990-an hingga saat ini. Penyelesaian hutang luar negeri masih merupakan  problematika yang kompleks dan rumit untuk dipecahkan.

Dalam penjelasan teori-teori konvensional, setidaknya terdapat dua teori yang dapat menjelaskan tentang urgensi hutang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan. Teori pertama mengatakan bahwa hutang luar negeri, seperti halnya investasi asing, diperlukan untuk menutup saving gap dalam terminologi kelompok Neo-Klasik. Jadi dalam hal ini hutang luar negeri dibutuhkan karena domestic saving tidak mencukupi untuk pembiayaan pembangunan. Sebenarnya untuk menutup saving gap dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu debt creating flow dan non debt creating flow. DCF dapat berupa hutang bilateral maupun multilateral, sedang NDCF berupa penanaman dan penyertaan modal seperti Foreign Direct Investment (FDI), short term capital dan long term capital. Teori yang kedua menjelaskan fenomena hutang luar negeri dari sisi neraca pembayaran, dimana ia merupakan salah satu account pada neraca modal, yang berfungsi mengakomodasikan kepentingan neraca berjalan yang bersifat otonom. Jadi bila neraca berjalan mengalami defisit, maka akan dikompensasikan dengan hutang luar negeri dalam neraca modal. Dalam konteks ini hutang luar negeri dapat berfungsi sebagai gap filling, yaitu mengisi gap akibat defisit neraca berjalan.

Hutang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang sangat signifikan bagi negara berkembang. Namun demikian, hasil studi tentang dampak hutang terhadap pembangunan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa ilmuwan memperoleh kesimpulan bahwa hutang luar negeri justeru telah menimbulkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara pengutang besar, sementara studi lain menyimpulkan sebaliknya-yaitu hutang luar negeri menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi negara-negara pengutang.

Banyak negara sedang berkembang (NSB) yang kini telah masuk dalam perangkap hutang (debt trap), dan akhirnya hanyut dalam lingkaran ketergantungan hutang (debt overhang hypothesis). Dalam konteks argumentasi ini, patut dipertanyakan kembali relevansi dan urgensi hutang luar negeri dalam pembiayaan negara-negara berkembang.

Kondisi Hutang Luar Negeri Indonesia

Hingga tahun 1997, pembangunan di Indonesia selalu dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan Juni 1997, Indonesia mendapat predikat keajaiban atau negara yang pertumbuhannya ajaib. Sebelumnya jatuhnya Orde Baru, Bank Dunia selalu memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan posisi Indonesia ditempatkan sebagai salah satu negara berkembang yang sukses pembangunan ekonominya, tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada hutang luar negeri yang sangat besar.

Satu hal penting yang dilupakan adalah bahwa semua keberhasilan itu dicapai dengan hutang, sehingga menjadi bumerang ketika Indonesia diterpa krisis pada tahun 1997. Seluruh bangunan ekonomi runtuh, perusahaan-perusahaan bangkrut, pengangguran meledak, kemisikinan meningkat, sementara beban hutang luar negeri semakin berat. Total hutang luar negeri sampai dengan Desember 1998 mencapai US$ 144, 021 milyar, terdiri atas hutang swasta US$ 83, 572 milyar (58,03%). Dengan total penduduk 202 juta jiwa, beban hutang perkapita mencapai US$ 703 pertahun. Artinya setiap bayi Indonesia yang lahir saat itu sudah memikul beban hutang sebesar US$ 303 atau sekitar Rp. 2.400.000,00 pertahun. Dalam laporan diskusi di harian Kompas, diperkirakan Indonesia baru akan dapat membayar lunas hutangnya setelah 50 tahun. Dengan asumsi jumlah total hutang luar negeri Indonesia pemerintah dan swasta sebesar US$ 140 milyar, untuk melunasinya, rakyat Indonesia harus bekerja 24 jam sehari dengan upah Rp. 10.000,00 selama 50 tahun.

Kemudian ditambah lagi dengan hutang swasta yang cukupsignifikan besarnya. Dari data yang tertulis dalam tabel 1 dapat dilihat bahwa memang benar Hutang Luar Negeri Swasta telah meningkat secara signifikan. Dalam tabel 1 tersebut dapat diamati tiga macam perbandingan antara HLN Swasta Pemerintah, meliputi (1) perbandingan angka, (2) perbandingan DR, dan (3) perbandingan pembayaran bunga, dari tahun 1993 sampai tahun 1999.

Tabel

Perbandingan Hutang, DSR, dan Pembayaran Bunga Antara Swasta dan Pemerintah, 1993/94-1999.

T A H U N	Hutang (Juta Dollar AS)					DSR (%)					Pembayaran Bunga (Juta Dollar AS)
	S	g	P	g	S/P	S	g	P	g	S/P	S	g	P	g	S/P
93/94	23080	-	60219	-	0.4	11.2	-	20.6	-	0.5	1273	-	3117	-	0.4
94/95	33700	46.0	67578	12.2	0.5	13.4	19.6	19.2	-6.8	0.7	2130	67.3	3421	9.8	0.6
95/96	55443	64.5	63512	-6.0	0.9	14.8	10.4	17.9	-6.8	0.8	2816	32.2	3450	0.8	0.8
96/97	71163	28.4	56281	-11.4	1.3	16.2	9.5	18	0.6	0.9	3238	15.0	3047	-11.7	1.1
97/98	80017	12.4	58001	3.1	1.4	39.4	143.2	11.4	-36.7	3.5	4485	38.5	2712	-11.0	1.7
1998	79419	-0.7	71468	23.2	1.1	46.4	17.8	11.5	0.9	4.0	5714	27.4	2953	8.9	1.9
1999	67372	-15.2	80725	13.0	0.8	45.9	-1.1	11.2	-2.6	4.1	5745	0.5	3522	19.3	1.6

Sumber: IMF

Hutang Luar Negeri Pemicu Krisis Ekonomi Indonesia

Perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru, sekaligus terjadi perubahan kebijakan. Kebijakan Orde Baru menonjolkan kebijakan pembangunan dimana dengan keterbatasan persediaan anggaran, pemerintah melakukan kebijakan meminjam dana ke luar negeri yang disebut hutang luar negeri. Sistem ekonomi pada masa Orde Baru sebenarnya dilakukan bukan berdasarkan sistem mekanisme pasar yang sehat dan betul-betul terbuka. Unsur perencanaan negara yang terpusat cukup menonjol sehingga pilihan-pilihan industri tidak berjalan berdasarkan signal-signal pasar, yang obyektif – rasional.  Perencanaan ekonomi tersentralisasi yang berkombinasi dengan jeratan kelompok kepentingan di lingkaran pusat kekuasaan dan elite pemerintahan telah menjadi pola (patern) utama dari desain kebijakan ekonomi.

Kebijakan hutang luar negeri, yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan ratusan bahkan ribuan proyek yang terlibat di dalamnya pasti tidak bisa terhindarkan sebagai sasaran rente ekonomi. Jadi, pembuat disain kebijakan ekonomi bagaikan menciptakan mobil dengan “pedal gas” yang dapat dipacu dengan cepat. Perumpamaan itu dapat terlihat dari rekayasa pertumbuhan ekonomi yang cepat berbasis hutang luar negeri dan dilanjutkan dengan ekploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk mengejar “setoran” hutang.

Namun demikian, teknokrat para pembuat rancangan kebijakan ekonomi tadi lupa membuat “rem” pengendali yang baik. Akhirnya ekonomi Indonesia betul-betul terperangkap hutang yang menggiring ke jurang krisis moneter dan kemudian menular ke dalam seluruh sistem ekonomi, yang sebenarnya rentan. Krisis multi dimensi lanjutannya telah menyebabkan ongkos sosial-politik yang tinggi. Bahkan biaya kemanusiaan yang terjadi juga sangat luar biasa mahal dan terpaksa harus dibayar oleh bangsa ini, yang tidak mungkin tertutupi oleh nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta selama ini.

Sumber :
http://muhaiminkhair.wordpress.com/2010/04/29/masalah-hutang-luar-negeri-indonesia-dan-alternatif-solusinya-dalam-perspektif-kebijakan-ekonomi-makro-islam/
google.com

Perkembangan DKI Jakarta

Perkembangan DKI Jakarta

1)  Sejarah Perekonomian DKI Jakarta

Kinerja perekonomian DKI Jakarta dalam kurun dua tahun terakhir (2007-2009) menunjukkan prestasi yang cukup menggembirakan. Kondisi ini tergambar dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang mampu tumbuh diatas 5 persen dan diatas pertumbuhan Nasional.

Krisis keuangan global makin dirasakan dampaknya pada semester I/2009, perekonomian Jakarta hanya tumbuh sebesar 5,12 persen. Pertumbuhan ini merupakan terendah selama lima tahun terakhir, namun demikian bila dibandingkan perekonomian dunia yang tumbuh negatif, pertumbuhan ekonomi Jakarta masih terjaga.

Faktor utama melambatnya perekonomian Jakarta dalam satu tahun terakhir adalah kinerja ekspor yang menurun. Negara-negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor barang Jakarta mengalami krisis keuangan, sehingga permintaan barang Jakarta mengalami penurunan. Akibatnya sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan produksi, yang selanjutnya mempengaruhi sektor perdagangan dan sektor pengangkutan sebagai muara semua hasil produksi.

Struktur perekonomian Jakarta yang didukung oleh komponen ekspor dan impor relatif tinggi mengalami dampak yang cukup signifikan dari krisis keuangan global, namun dengan kemampuan pasar domestik yang tinggi, perekonomian Jakarta tetap mampu tumbuh positif pada tahun 2009.

Sementara dari sisi lapangan usaha seluruh sektor masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan. Dan yang mengalami penurunan kinerja paling parah adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran.

Kondisi perekonomian di Jakarta membaik selama 2010. Sebelumnya, perekonomian di kawasan Ibu Kota sempat terpengaruh oleh krisis global pada 2008 dan 2009. Namun kondisi mulai membaik pada 2010 dan diprediksi akan tetap meningkat pada 2011.

2)  PAD (Pendapatan Asli Daerah) DKI Jakarta

Sebagai kota metropolitan sektor jasa menjadi andalan Pemprov DKI dalam membiayai pembangunan di Ibu Kota. Sedikitnya dari 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor jasa, utamanya pariwisata.

Meningkatnya sektor jasa, berimplikasi positif bagi perkembangan ekonomi di Jakarta. Fauzi Bowo mencatat, perkembangan ekonomi DKI Jakarta kian meningkat tiap tahunnya. Untuk tahun lalu perkembangan ekonomi Jakarta mencapai angka 5,01 persen.
Kedepan ia berharap, ekonomi semakin berkembang hingga mencapai angka 5,5-6 persen. “Kondisi ini menandakan iklim dunia kerja dan dunia usaha kian membaik, sehingga kesejahteraan warga makin baik dan suasana makin kondusif,”terangnya.
Perbaikan ekonomi di Ibu Kota juga didukung dengan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika yang relatif stabil, inflasi yang terkendali, serta kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai sekitar 1,451.904 orang pada 2009.
Karena itu sesuai dengan motto Hut ke-483 Kota Jakarta yang mengusung tekad Jakarta sebagai kota jasa ramah lingkungan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk mengembangkan pembangunan Ibu Kota ke arah kota jasa.
Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI di bidang perhotelan, PT Jakarta Tourisindo, menargetkan dapat meningkatkan deviden pada pendapatan asli daerah (PAD) DKI sebesar 25 persen dalam dua tahun kedepan, dari setoran saat ini yang mencapai Rp 3 miliar pada PAD 2009.
Artinya, dalam dua tahun kedepan perusahaan menargetkan setoran deviden pada APBD DKI bisa mencapai Rp 3,75 miliar.
Direktur Usaha PT Jakarta Tourisindo, Alexander Yerris, mengatakan target pendapatan itu juga diasumsikan dengan rencana penambahan kamar atau hotel tahun depan dan target okupansi hotel yang diharapkan tinggi setelah membaiknya pertumbuhan ekonomi di Jakarta saat ini.

3)  Hambatan Pembangunan DKI Jakarta

Hambatan pembangunan DKI Jakarata yaitu kejadian bencana alam.

1.    Faktor-faktor Penyebab Bencana di Provinsi DKI Jakarta

1.1 Geografi

Daerah Khusus IbuKota Jakarta yang luasnya ± 650,40 km menempati posisi yang strategi karena merupakan sentral dari jaringan perhubungan laut, udara dan daratan (Sumatera, Madura, dan Bali). Wilayah DKI Jakarta merupakan tumpuan pertemuan kali atau sungai yang datang dari daerah Selatan mempunyai kemiringan sangat tinggi dan ke Utara semakin rendah. Demikian pula DKI Jakarta terletak di bawah permukaan laut, sehingga dapat dikategorikan Jakarta belum bebas dari ancaman banjir. Hal ini biasa terjadi setiap tahun terutama pada bulan Desember, Januari dan Februari.

1.2 Sosial Budaya

Jakarta merupakan pusat social budaya Indonesia (Centre of Excelence) di bidang pendidikan, kesenian, kepemudaan, wanita, teknologi, kesehatan, banyak berpusatdi kota Jakarta. Bentrokan yang bersifat kesukuan, keagamaan, rasial,

kedaerahan dan masalah tanah sering terjadi apabila kita lalai mengatasinya secara dini. Kesenjangan taraf hidup sering menimbulkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan tindak kriminalitas. Masalah lingkungan hidup ini dapat bersumber pada berbagai masalah, yaitu masalah tata ruang pembangunan Nasional yang tepat, masalah kemiskinan dan keterbelakangan penduduk yang menimbulkan pemukiman kumuh dengan segala permasalahannya, masalah potensi akibat tidak terkendalinya industri yang dapat merusak Iingkungan sekitarnya.

1.3 Sumber Daya Manusia

Penduduk IbuKota Jakarta menurut susenas Tahun 2001 berjumlah 9,6 juta jiwa pada siang dan 8,3 juta jiwa pada malam hari. Dilihat dari pertumbuhan penduduk Jakarta cukup tinggi yaitu 0,16 % pertahun, hal ini disebabkan oleh arus urbanisasi yang bertujuan untuk mencari nafkah yang lebih baik dari daerah asalnya.

1.4 Kemajuan Ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan dampak positif yang mendorong tumbuh-kembangnya industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional. Perkembangan tersebut menuntut penyediaan bahan baku yang makin meningkat. Hal ini menimbulkan kecenderungan untuk mengeksploitasi kekayaan alam sebesarbesarnya yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerusakan alam itu sendiri dan berakibat malapetaka bagi manusia.

2.    Potensi Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta

Suatu bencana dikategorikan bencana alam, terjadi karena keadaan alam/proses alam secara murni dan dapat juga terjadi akibat ulah manusia. Secara rinci bencana alam di DKI Jakarta dapat digolongkan sebagai berikut :

2.1 Gempa Bumi

Wilayah DKl Jakarta akhir-akhir ini sering dilanda gempa, walaupun Skala Richter tidak sebesar Bengkulu, tetapi perlu diantisipasi.

2.2 Banjir

Bencana banjir melanda semua daerah, bahkan dibeberapa daerah sudah merupakan bencana rutin. Penyebab banjir yang utama adalah banjir kiriman (80 %) dan curah hujan yang tinggi dan tidak berfungsinya saluran, tanggul dan selokan hal ini dialami oleh DKI Jakarta.

2.3 Angin Topan

Bencana angin topan telah menimbulkan kerugian yang besar terhadap harta benda dan perkebunan penduduk maupun jiwa manusia. DKI Jakarta pernah mengalami bencana angin topan tanggal 1 Maret 1982 ( pukul 14.30 ) di Kotamadya Jakarta Utara.

2.4 Gelombang Pasang

Gelombang pasang melanda daerah pantai sebagai akibat adanya gempa bumi yang terjadi di dasar laut, karena terjadi badai di laut. Bencana ini telah menimbulkan kerugian jiwa maupun harta benda. Daerah rawan bencana gelombang pasang di DKI Jakarta adalah wilyah pantai Kotamadya Jakarta Utara.

2.5 Kebakaran

Bencana kebakaran dapat disebabkan oleh karena petir, panas matahari,kemarau panjang, lahan panas/lava dan kealpaan manusia. Di DKI Jakarta bencana kebakaran yang sering terjadi adalah akibat kealpaan manusia, korsleting listrik serta akibat bahan kimia.

2.6 Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan sebagai akibat kemarau panjang telah mengakibatkan kerusakan tanaman pertanian dan perkebunan.

2.7 Bencana Kelaparan

Bencana kelaparan yang terjadi masih pada tingkat rawan pangan sebagai akibat gagalnya panen karena musim kemarau panjang. Di DKI Jakarta bencana kelaparan ini akibat gagal panen tidak terjadi karena tidak mempunyai wilayah agraris. Tetapi mungkin terjadi karena tidak adanya kepedulian sosial diantara warganya.

2.8 Bencana Hama Tanaman

Bencana hama tanaman telah menimbulkan kerusakan yang besar pada pertanian dan perkebunan penduduk yang dapat mempengaruhi tingkat produksi, yang mengakibatkan kerusakan besar adalah hama wereng, kutu loncat, tikus, babi, gajah, dan hama sexava. DKI Jakarta pernah diserang hama pada tahun 1975, di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan.

3.   Produk Unggulan DKI Jakarta

Produk unggulan DKI Jakarta yaitu :

·         SDA

Jakarta dengan kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut.

Sumber daya mineral yang dihasilkan, tepatnya di Pulau Pabelokan, Kepulauan Seribu, berupa minyak bumi dan gas mulai dieksploitasi sejak tahun 2000 dengan rata-rata kapasitas produksi sekitar 4 juta barel per tahun.

Kekayaan laut yang dapat dieksploitasi berupa ikan konsumsi dan ikan hias. Selama lima tahun terakhir, tiap tahunnya rata-rata produksi ikan konsumsi mencapai 123 ribu ton dan produksi ikan hias mencapai 59,86 juta ekor.

4.   Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan DKI Jakarta

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan DKI Jakarta yaitu :

a.    Faktor-faktor eksternal adalah adanya kebijakan otonomi daerah, pembentukan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, pengkajian dan transfer teknologi serta informasi, dukungan pemerintah terhadap pembangunan perikanan laut dan faktor permintaan pelayanan jasa docking yang tinggi.

b.    Faktor-faktor internal yang strategis mempengaruhi keberhasilan UPT. UPMB yang merupakan kekuatan adalah Peraturan Daerah DKI Jakarta, lokasi docking yang strategis, ketersediaan lahan untuk pengembangan, dukungan dana dari pemerintah, dan pemberdayaan sektor swasta di lingkup UPT. UPMB.

5.   Gubernur dan Wakilnya

Gubernur

Nama :                              DR. Ing. H. Fauzi Bowo

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 10 April 1948

Agama :                            Islam

Jabatan :                           Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nama Istri :                       Hj. Sri Hartati

Nama Anak :   Humar Ambiya Bowo

                          Esti Amanda Bowo

                          Dyah Namira Bowo

Alamat :                             Jl. Taman Surapati No. 7, Jakarta Pusat

Pendidikan Formal : SD St. Kanisius (1960)

                                     SLTP Kanisius (1963)

                                     SLTA Kanisius (1966)

                                     Fakultas Teknik Universitas Indonesia (1967)

                                    Teknik Univ. Braunschweig, Jerman (1976)

 Doktor Ingenieur, Univ. Kaiserlautern Jerman, Cum Laude (2000)

Wakil Gubernur

Nama :                                  Prijanto

Pangkat :                              Mayjen Purnawirawan TNI

Tempat Tanggal Lahir :     Ngawi, 26 Mei 1951

Lulus AKABRI :                  01 Desember 1975

Agama :                               Islam

Istri :                                     Widyastuti Andang S

Anak :              Whisnu Putro

                        Putri

Alamat :                             Komplek KODAM, Jl. Otista III, Jakarta Timur

Jabatan :                           Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Pendidikan :               SD (1963)

                                     SMP (1966)

                                     SMA (1969)

Pendidikan Militer :    SUSSARGAB (1976)

                                      SUSSARPUR (1985)

                                      SUSKOAD (1990)

                                      SESKO ABRI (1997)

                                      LEMHANAS (2006)

Pendidikan Khusus : SUS PA TURBAK ARHANUD (1980)

                                      SUSJURPAL. 70 (1981)

Sumber :

Perda No.1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/info-statistik/1565-perkembangan-ekonomi-dki-jakarta-tahun-2007-2009

http://www.jakarta.go.id/v70/index.php/en/tentang-jakarta

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/12/10/Metro/krn.20101210.220479.id.html

http://bpbdjateng.info/telaah/6-dki-fix.pdf

http://elibrary.mb.ipb.ac.id/download.php?id=13930